Pandanganku, mengenai Kebijakan Pemerintah terhadap Koperasi

[Departemen Koperasi dan Ekonomi Kreatif]

Oleh : Fahmi Hakiki (2014)

1.      Dua Kebijakan Pemerintah Memperlemah Koperasi

PIPnews.co.id | Kudus – Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-69 yang diperingati setiap tanggal 12 Juli menjadikan sebuah evaluasi tersendiri   bagi Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK)  Pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada pemerintah yang selama ini mengembangkan koperasi di tanah air. Menurut Wakil Ketua MEK PP Muhammadiyah, Mukhaer Pakanna dalam kajian kebijakan Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan di Kudus Jawa Tengah, mengatakan, ada ketidak konsistensi yang dilakukan oleh pemerintah dalam keberpihakannya terhadap koperasi. Dalam hal ini,  dia  menyoroti adanya dua kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) yang perlu dikritisi.

Pandangan,

Ini akan membuat nilai, jati diri, serta prinsip koperasi yang akan melemah.

2.      Kebijakan Anggaran, Pemerintah Mesti Fokus Kembangkan Koperasi

JAKARTA – Pemerintah dinilai masih setengah hati dalam memanjukan dan mengembangkan koperasi di Tanah Air. Salah satu indikasinya, kecilnya anggaran untuk Kementerian yang membidangi koperasi tersebut.

Tahun ini, anggaran Kementerian Koperasi dan UKM hanya sekitar 1, 2 triliun rupiah, atau sekitar 0,0006 persen dari jumlah Anggaran Pendatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai lebih dari 2.000 triliun rupiah.

Anggota Komisi VI DPR, Bowo Sidik Pangarso mengatakan hal tersbut dalam seminar bertajuk “Revitalisasi Koperasi di Tengah Masyarakat Ekonomi ASEAN” di Jakarta, Senin (27/6).

Karena kurang pedulinya pemerintah, kata Bowo, koperasi belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Padahal cita-cita Bung Hatta ingin menjadikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional. Karena itulah, menurut dia program revitalisas koperasi menjadi sebuah keharusan yang penting dilakukan. 

“Keberpihakan negara di sini diperlukan, ada sekitar 146 ribu koperasi yang aktif, kalau dibagi anggaran itu tidak cukup bagaimana koperasi itu mau maju,” kata Bowo. 

Peran koperasi sangat strategis dalam perekonomian nasional, sehingga perlu menjadi fokus pembangunan ekonomi nasional pada masa mendatang. Karena itu, Bowo mengatakan pemerintah harus menunjukkan keberpihakan kepada koperasi

Pemberdayaan koperasi secara tersktuktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. 

Pemberdayaan koperasi juga akan meningkatkan pencapaian sasaran di bidang pendidikan, kesehatan, dan indikator kesejahteraan masyarakat Indonesia lainnya.

Deputi bidang Kelembagaan, Kemenkop UKM, Choirul Djamhari menambahkan koperasi butuh usaha serius untuk berbenah diri dalam menghadapi era MEA, ia menilai koperasi dewasa ini lebih banyak bekerja sendiri. 

“Koperasi bagaimana hadapi kompetisi di Asia, mari kita koperasikan koperasi, artinya saya merasa puluhan tahun menjadi koperasi banyak koperasi abaikan identitasnya sebagai koperasi,” jelas Choirul.  

3.    Pemerintah Masih Tak Berpihak Pada Koperasi

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Ada pesan penting yang tercecer dari seminar nasional bertajuk Revitalisasi Koperasi di Tengah Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang diadakan di Smesco Tower, Senin (27/6/2016). Catatan itu disampaikan anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso.

Walapun tiap tahun selalu memperingati Hari Koperasi Nasional (Harkopnas), tapi nyatanya pemerintah masih belum juga berpihak kepada gerakan koperasi. Salah satu buktinya, kebijakan anggaran yang dikucurkan kepada sektor koperasi dan UMKM  masih rendah.

“Anggaran 2016 koperasi kita hanya Rp 1,2 triliun, anggaran Kemenkop jika dibandingan dengan APBN hanya sampai 0,0006% tidak ada 1%,” tutur Bowo. Jadi, katanya, kalau hanya Rp 1,2 triliun, hanya akan habis untuk kebutuhan rutin saja.  

Padahal, menurut Bowo, keberpihakan negara kepada koperasi harus dilakukan. Jika dibandingkan dengan Malaysia, koperasi di Indonesia masih kalah jauh. Itu artinya koperasi di indonesia belum menjadi prioritas negara.

Karena itu, agar dapat berkembang pesat, anggota Fraksi Partai Golkar ini minta pemerintah menaikkan anggaran tahunannya. “Anggaran yang digelontorkan harusnya lebih besar hingga mencapai Rp 3 triliun hingga Rp 7 triliun,” kata dia.

Secara teknis, kebijakan anggaran tidak di tangan DPR, tapi pemerintah yang mengajukannya ke DPR. Dengan bujet APBN ke Kementerian Koperasi dan UKM yang kecil itu, kata Bowo, menunjukkan Presiden Joko Widodo belum berpihak kepada koperasi. Padahal, bukankah koperasi merupakan soko guru ekonomi Indonesia.

Karenanya, dia berharap pemerintah dalam hal ini kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Keuangan untuk mengajukan anggaran untuk pengembangan perkoperasiaan yang lebih besar.

‘’DPR tak bisa mengajukan anggaran, kecuali berdasarkan usulan dari pemerintah sendiri,’ tutur anggota Badan Anggaran DPR ini dalam seminar yang diadakan Forum Wartawan Koperasi (Forwakop) dan Kementerian Koperasi dan UKM.

 Selain, Bowo, narasumber seminar lainnya adalah Deputi Kelembagaan Kemenkop dan UKM Choirul Djamhari, Ketua Harian Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Agung Sudjatmoko, dan  CEO IPMI-Intenational  Business School Jimmy M Rivai Gani.

Sementara itu, Choirul mengungkapkan, jika ingin memenangi kompetisi di MEA, koperasi jangan hanya menjadi pecudang. ‘’Kita jangan hanya defensif, tapi juga harus ofensif karena masih ada pasar di luar negeri yang bisa kita masuki,’’ tutur Choirul.

Jadi, selain menembus pasar dunia, koperasi Indonesia juga harus bisa mempertahankan pasar domestik. Yang jadi masalah ada di koperasi itu sendiri, mau berubah atau tidak. Soal itu, Agung Sudjatmoko berharap agar koperasi dapat dijadikan kembali menjadi gerakan ekonomi di Indonesia.

Direktur Utama Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan UKM (LLP-KUKM) Ahmad Zabadi kepada TeopongSenayan mengungkapkan, yang dibutuhkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah adalah campur tangan pemerintah.

‘’Mereka butuh keberpihakan dari pemerintah, selain permodalan, juga kebijakan pemerintah untuk mewajibkan penggunaan produk lokal, itu sudah dicontohkan Korea,’’ ujar Zabadi.

Pandangan,

Ada harapan, keinginan, bahkan cita-cita seorang pahlawan kita Bung Hatta, menjadikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia. Tetapi keadaan pemerintah hari ini hanya sedikit perhatian terhadap cita-cita Bung Hatta (KOPERASI) salahsatu contohnya yaitu penganggaran untuk kemenkop, bahkan pengembangan SDM koperasi yaitu memberi beasiswa Kemenkop di IKOPIN pun di berhentikan pada tahun ini. bagaimana koperasi bisa birdiri kokoh dengan prinsipnya sementara pengembangan SDM koperasi pun tidak diperhatikan.